Peran Kementerian Keuangan dalam Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dalam pengelolaan aset negara saat ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Continue reading

SEDIKIT MEMBANTU PAK PRESIDEN

WP_20150309_025Pemerintah telah memiliki perencanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti jalan tol, rel kereta api, armada kapal dan pelabuhan laut bertaraf internasional, serta pembangkit listrik alternatif. Namun, berdasarkan Global Competitiveness Report 2014-2015 yang dirilis oleh Wold Economic Forum, kinerja infrastruktur Indonesia belum mampu mendukung daya saing yang lebih baik. Pada laporan tersebut, indeks infrastruktur Indonesia menduduki peringkat ke-56 dari 144 negara yang disurvei dengan angka indeks 4,4. Di antara negara-negara ASEAN, peringkat negeri kita masih kalah dengan Thailand (peringkat 48 dengan angka indeks 4,58), Malaysia (peringkat 25 dengan angka indeks 5,46), Singapura (peringkat 2 dengan angka indeks 6,54). Continue reading