Peran Kementerian Keuangan dalam Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dalam pengelolaan aset negara saat ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Terminologi Barang Milik Negara meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 antara lain:

  1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Barang Milik Negara yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di antaranya berasal dari Barang Rampasan Negara. Barang Rampasan Negara merupakan Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara menjadi pintu masuk Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum untuk saling bersinergi. Secara umum, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap Barang Rampasan Negara yang telah diusulkan pengelolaannya oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, aparat penegak hukum memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang salah satunya terkait dengan eksekusi Barang Rampasan Negara.

Pengelolaan Barang Rampasan Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Bentuk-bentuk pengelolaan yang dimungkinkan dalam peraturan ini antara lain:

  1. Penjualan secara lelang;
  2. Penetapan status penggunaan;
  3. Pemanfaatan;
  4. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah;
  5. Pemusnahan; dan
  6. Penghapusan.

Berdasarkan ketentuan ini, Menteri Keuangan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan keputusan atas usulan penetapan status Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Rampasan Negara yang diusulkan Kejaksaan/KPK. Di samping itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga memberikan layanan dalam bentuk pelaksanaan penilaian dan lelang eksekusi Barang Rampasan Negara.

Bentuk pengelolaan Barang Rampasan Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa perampasan akan diikuti dengan perintah tindakan lebih lanjut sesuai keputusan pengadilan terhadap barang rampasan antara lain:

  1. dirampas untuk kemudian dilelang, dan disetorkan kepada kas negara;
  2. dirampas untuk kemudian dimusnahkan;
  3. dirampas untuk diserahkan kepada instansi yang ditetapkan guna dimanfaatkan, dan
  4. dirampas untuk digunakan sebagai bukti terhadap perkara pidana yang lain.

Mengingat Barang Rampasan Negara merupakan bagian dari Barang Milik Negara, maka untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, diperlukan perlakuan akuntansi sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Sebagai bagian dari aset, maka Barang Rampasan Negara diakui pada saat:

  1. ada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
  2. diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Barang Rampasan Negara dicatat dalam akun Persediaan dan disajikan sebesar nilai wajarnya. Pencatatan dalam akun Persediaan ini sejalan dengan sifat Barang Rampasan Negara yang mewajibkan penegak hukum (jaksa eksekutor) untuk segera melaksanakan eksekusi terhadap barang tersebut.

Sinergi jaksa eksekutor dengan entitas pelaporan Kementerian/Lembaga (dalam hal ini Unit Kesekretariatan Kementerian/Lembaga) sangat diperlukan agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Rampasan tetap terjaga. Dengan adanya sinergi, diharapkan Barang Rampasan Negara yang dikelola jaksa eksekutor sama dengan Barang Rampasan Negara yang disajikan oleh entitas pelaporan Kementerian/Lembaga.

Di samping Barang Rampasan Negara, terdapat pula terminologi Barang Sitaan yang didefinisikan sebagai semua barang yang disita oleh penyidik, penuntut umum, atau pejabat yang berwenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, atau sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perlakuan Barang Sitaan berbeda dengan Barang Rampasan Negara yang sudah termasuk klasifikasi Barang Milik Negara. Wewenang dan tanggung jawab Barang Sitaan mutlak berada pada penegak hukum sehingga tindak lanjut pengelolaan dilakukan tanpa harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan selaku CFO.

Pada prinsipnya, Barang Sitaan dimungkinkan oleh perundang-undangan untuk dijual secara lelang. Berdasarkan Pasal 45 KUHAP, terhadap Barang Sitaan dengan karakteristik khusus dapat dijual secara lelang. Undang-undang Tipikor juga mengizinkan penjualan Barang Sitaan secara lelang. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkracht, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam pengelolaan Barang Sitaan, Kementerian Keuangan merupakan supporting unit yang memberikan layanan dalam bentuk bantuan penilaian dan pelaksanaan lelang eksekusi Barang Sitaan.

Upaya pemulihan aset tindak pidana memiliki dua aspek, yakni aspek hukum dan keuangan, yang harus saling mendukung. Terkait aspek hukum, pemulihan aset  merupakan upaya dalam melaksanakan putusan pengadilan, dan memupus motivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Sementara ditinjau dari aspek keuangan, pemulihan aset  merupakan upaya dalam mengembalikan kerugian negara karena adanya tindak pidana dan mendorong optimalisasi pengelolaan aset dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Sitaan sebagai wujud dari pemulihan aset tindak pidana seyogianya dapat dipercepat proses pengusulannya oleh aparat penegak hukum. Untuk mendorong percepatan pengelolaan, Kementerian Keuangan (DJKN) telah memiliki unit vertikal yang terdistribusi di seluruh wilayah Indonesia melalui 17 Kantor Wilayah dan 70 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Percepatan proses pengusulan ini diharapkan mampu menekan biaya pemeliharaan Barang Rampasan Negara maupun Barang Sitaan, menekan biaya pengadaan aset melalui dukungan terhadap kegiatan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara, meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong optimalisasi aset dengan mempertimbangkan prinsip highest and best use.

Pencatatan dan penatausahaan Barang Rampasan Negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah memiliki kontribusi yang besar terhadap opini Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dapat merepresentasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang mendukung terciptanya good governance. Diberlakukannya akuntansi berbasis akrual juga merupakan tantangan bagi berbagai pihak untuk mampu mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut guna sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 


Tulisan ini terinspirasi oleh Keynote Speech Menteri Keuangan dalam Rapat Koordinasi Tata Laksana Barang Rampasan dan Benda Sitaan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s